DIGITAL LIBRARY



JUDUL:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN
PENGARANG:RUKIYAH
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2019-05-27


ABSTRAK

RUKIYAH, D1B115036, 2019 “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin. Di bawah bimbingan H. Saifudin selaku pembimbing 1 dan Ellisa Vikalista pembimbing ke II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Metode penelitian  pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan menurut George C Edward III dalam buku Riant Nugroho yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), struktur birokrasi.yang menjadi informan kunci adalah Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Tuna Wisma, Tuna Karya dan Tuna Susila dari Dinas Sosial kota Banjarmasin, Kepala Seksi (Kasi) Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dari Satuan Polisi Pamong Praja, gelandangan dan pengemis, Kemudian data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi  yang kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif menurut Miles dan Hubermen.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan mengenai penangganan gelandangan dan pengemis di kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin kurang optimal. dilihat dari komunikasi yang masih kurang dari Dinas terkait maka hasilnya masih banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Banjarmasin dilihat dari staf yang kurang memadai serta fasilitas pendukung yang masih kurang di lapangan lalu dilihat dari sikap pelaksana terhadap gelandangan dan pengemis yang tidak memberikan sanksi yang membuat efek jera terhadap gelandangan dan pengemis sehingga membuat Peraturan Daerah belum terlihat efektif mengurangi gelandangan dan pengemis.

Kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin perlu menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di kota Banjarmasin dalam segi pembinannya dalam panti dan Satpol PP kota Banjarmasin juga perlu ditambah 249 orang personil petugas Satpol PP kota Banjarmasin atau staf untuk melaksanakan patroli dilapangan dengan merekrut pegawai kontrak melalui jalur tes dengan melalui jalur tes dengan mengikuti peraturan kepegawaian yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI