ENDRIS ARY DININDRA. 2019. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS PENYIDIKAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., MH. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, SH., MH., M.Kn. 101 halaman.
 
ABSTRAK
 
Kata Kunci : SP2HP, HAM, akuntabilitas
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) menjadi objek praperadilan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, urgensi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dalam Pengaturan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya hanya diatur dalam peraturan internal Polri saja. Namun, di dalam KUHAP telah diatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik, serta kewenangannya. Adapun dampak hukum dari penerbitan SP2HP dapat diakses oleh pihak terlapor sendiri dan dapat dijadikan sebagai bukti-bukti untuk diajukan pra-peradilan di depan persidangan. Hal ini merupakan peran SP2HP untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyidikan. Tidak diterbitkannya SP2HP kepada tersangka baik karena kelalaian ataupun kesengajaan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban penyidik yang dipertangung jawabkan melalui sanksi administrasi.Kedua, urat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dikaitkan dengan objek praperadilan pada hakikatnya berada di posisi sebelum ditetapkannya seseoran sebagai tersangka. Penetapan tersangka dengan adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi perluasan dari objek praperadilan. SP2HP memegang peranan penting dalam akuntabilitas mengenai ditetapkannya status seseorang sebagai tersangka sehingga di dalam praperadilan SP2HP bisa digunakan sebagai alat bukti. Penerbitan SP2HP sendiri menurut penulis dapat dijadikan sebagai objek praperadilan. Karena SP2HP merupakan perwujudan akan pemenuhan hak akuntabilitas ang dimiliki tersangka maupun keluarga ataupun kerabatnya. Mengingat praperadilan merupakan sarana perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi tersangka maka sudah sepatutnya lembaga praperadilan memberikan perhatian terhadap penerbitan SP2HP ini.