SINTANU, SH., 2019. DISKRESI KEPALA DAERAH DI BIDANG PEMBUATAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. Pembimbng I, Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH., M.Hum., dan Pembimbing II, Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. 146 Halaman.
 
ABSTRAK
 
Kata kunci : Diskresi, Kepala Daerah, Hukum Administrasi 
 
Penelitian tesis ini mengambil judul ?Diskresi Kepala Daerah di Bidang Pembuatan Peraturan Kebijakan Dalam Perspektif Hukum Administrasi? yang dilatarbelakangi adanya konflik antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan DPRD mengenai diterbitkannya Diskresi Kepala Daerah yaitu Pergub No. 10 Tahun 2018 yang mengurangi tunjangan Anggota DPRD Kalteng yang dinilai sangat besar.  Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskresi kepala daerah di bidang pembuatan peraturan kebijakan dalam perspektif Hukum Administrasi telah mencerminkan landasan filosofis yang terlihat dari adanya usaha mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan secara yuridis telah memenuhi syarat-syarat dikeluarkannya diskresi yaitu terjadi kekosongan hukum, adanya kebebasan penafsiran/intrepretasi, ada delegasi perundang-undangan (delegatie van wetgeving), demi pemenuhan kepentingan umum dan telah memperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik, prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum dan Diskresi kepala daerah di bidang pembuatan peraturan kebijakan telah mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perspektif Hukum Administrasi karena telah mengikuti syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.30 Tahun 2014 serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3), Pasal 28 f dan Pasal 28 i ayat (2), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.