PENGATURAN ASAS LEGALITAS DALAM RANCANGAN

 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Akhmad Ramadhan

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan diperluasnya makna asas legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus berdasarkan Perundang-Undangan atau hukum tertulis tetapi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak hanya sebatas hukum tertulis saja tetapi juga memberlakukan hukum yang hidup dimasyarakat walaupun hukum yang hidup diasyarakat itu hukum yang tidak tertulis. dan untuk mengetahui apakah hukum yang hidup dimasyarakat dapat menyampingkan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penulisan skripsi ini mengunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : Pertama, perluasaan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 RKUHP memang bertentangan dengan asas legalitas itu sendiri akan tetapi berdasarkan aturan hukum yang juga mengatur dan mengakui hukum yang hidup dimasyarakat, dan dalam draf naskah akademik RKUHP yang menjelasakan bahwa dalam kenyataanya hukum yang hidup dimasyarakat masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan.agar terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dimasyarakat. maka dimasukanlah hukum adat didalam RKUHP. Kedua, hukum di indonesia tidak hanya sebatas hukum tertulis akan tetapi juga bersumber pada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dimasyarakat dan juga diakuinya hukum adat diindonesia dan adanya alasan penghapus pidana diluar KUHP dan adanya yurisprudensi MA yang menghargai hukum pidana adat.

Kata Kunci: Pengaturan, Asas Legalitas, RKUHP.