Dalam proses pidana di Indonesia, narapidana yang sedang menjalani hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan diberikan beberapa hal sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan. Optimalisasi peningkatan pelayanan
pemberian Bebas Bersyarat merupakan Langkah strategis dalam mengatasi masalah ”over
capacity” di Lembaga Pemasyarakatan, kebijakan ini diambil tidak hanya akan menjadi solusi
untuk masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga masalah anggaran
negara, logikanya semakin sedikit jumlah penghuni maka semakin sedikit jumlah anggaran
yang dihabiskan. Setelah pemberian bebas bersyarat, para narapidana akan diserahkan dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Maka dari
itu menjadi latar belakang untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas besyarat
di balai pemasyarakatan kelas I Banjarmasin.
Metode Penelitian deskriftif dan komperatif yang digunakan dalam penyusunan skripsi
ini. Kedua metode ini dipilih untuk menggambarkan semua data yang kemudian dianalisa dan
dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba
untuk memberikan pemecahan masalah.
Dalam hasil Pengawasan Terhadap Narapidana Bebas Besyarat di Balai
Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin maka didapat hasil Pengawasan terhadap narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA teluk dalam Banjarmasin yang bebas bersyarat dilakukan
oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I (BAPAS) Banjarmasin sudah cukup baik dengan
menjalankan presensi atau absen datang ke kantor BAPAS, bahkan mengunjungi ke rumah
klien yang tidak dapat melakukan wajib lapor datang ke kantor BAPAS. Tidak hanya itu,
pembimbing kemasyarakatan (PK) yang telah di tunjuk membimbing klien yang telah bebas
bersyarat juga memberikan berbagai pembekalan keterampilan.

Kata Kunci : Pelaksaan, Pengawasan, Narapidana Bebas Bersyarat