RINGKASAN

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DINYATAKAN BATAL OLEH   PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

M. Khairullah[1], H.M. Hadin Muhjad[2],  H. M. Erham Amin[3]

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 125 Halaman

Kata Kunci: Sertifikat Tanah,  Batal, Putusan Pengadilan

       Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai adanya sertifikat ganda yang masih sering terjadi dimasyarakat, sehingga ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut, maka berdasarkan dengan hal tersebut penulis meneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah  yang sertifikatnya telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, penulis juga menganalisa upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat hak atas tanah tersebut.

       Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang telah dibatalkan oleh PTUN karena sengketa sertifikat ganda biasanya dikarenakan adanya unsur-unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, salah satunya karena kesalahan administrasi, baik itu kurangnya kedisiplinan dan ketetertiban pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya, karena sertifikat merupakan bukti yang kuat, menyangkut data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, maka kekuatan pembuktian dari sertifikat itu dapat diuji kebenarannya.

       Adapun bentuk perlindungan hukum dari pemegang sertifikat dari jual beli misalnya dapat dimintai pertanggung jawaban ganti rugi kepada pihak penjual dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan, karena Badan Pertanahan yang berwenang mengeluarkan sertifikat dimana pihak tersebut mengalami kerugian materil. Seperti tanggung jawab para pihak karena adanya cacat tersembunyi yang dilimpahkan pada penjual, maka  apabila cacat tersebut dari semula telah diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi.

       Disamping itu  upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemegang sertifikat ha katas tanah yang sertifikatnya di batalkan oleh putusan PTUN, upaya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yakni pertama dapat dilakukan dengan musyawarah antara pihak yang berperkara, tentunya dalam hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak. Kemudian juga dapat dilakukan mediasi, yang dilakukan diluar pengadilan, baik melalui mediator atau tanpa mediator. Mediator dapat dilakukan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang misalnya Kepala Desa/Lurah, Ketua Adat serta Badan Pertanahan Nasional. Apabila penyelesaian musyawarah juga tidak tercapai maka para pihak dapat melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk melakukan tuntutan, misalnya dengan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

       Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah yang merasa dirugikan akibat adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan tipe penelitian  mengenai kekaburan hukum yakni terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 mengenai pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak  atas tanah, pendekatan kasus yang digunakan didalam penelitian tesis ini yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yakni analisis terkait dengan adanya sertifikat ganda sehingga PTUN membatalkan salah satu pemegang hak atas tanah.