MARDIANA, ERIA. 2019. PERBEDAAN HUKUM ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SUATU NORMA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Mohammad Effendy, S.H.,M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,MH. 151 halaman.

ABSTRACT

The purpose of the thesis research is to examine the legal differences between the Supreme Court Decision and the Constitutional Court Decision on a norm and the provisions of Article 55 of Act Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.

The research method uses a type of normative legal research, researchers conduct collection of legal materials then inventoried, identified and analyzed. The approach used is a statue approach, conceptual approach, and case approach.

There were differences in attitudes between the Constitutional Court and the Supreme Court regarding the application of the prohibition rules on the management of political parties to become legislative candidates for the Regional Representatives Council. The Constitutional Court through Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 affirms that the Regional Representative Council may not be filled by the management of the political party and the decision is valid from the date of publication. However, the Supreme Court in the decision of case number 65 / P / HUM / 2018 issued on October 25, 2018 considered that the regulation could only apply to the next election in 2024.

According to the results of the study that: First, in fact this issue which is the main highlight is the attitude of the General Election Commission (KPU) which applies the prohibition of members of political parties to nominate themselves as candidates for the Regional Representative Council retroactively in the 2019 General Election, not on Election Next general. That this seems to clash the decisions of the two judicial authorities, even though they are in accordance with the authority of each institution as mandated in the 1945 Constitution.

Second, specifically on the testing of the General Election Commission Regulations as stated in the provisions of Article 76 paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 concerning general elections giving limitation to the Supreme Court to decide upon the completion of the General Election Commission Regulation no later than 30 (thirty) days since the application was received. This article can be understood as lex specialis from Article 55 so that based on this provision the Supreme Court can actually ignore Article 55 of the Law. If the Supreme Court does not decide within a period of time as stipulated in the General Election Law or exceeds the time limit of 30 days from the receipt of the application, the Supreme Court ruling can be deemed expired.

Key Words: Supreme of Court, Constitutional of Court, Management of Political Parties, Regional Representative Councils.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian tesis adalah untuk mengkaji perbedaan hukum antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suatu norma serta ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum kemudian diinventarisir, diidentifikasi dan dianalisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Seolah terjadi perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agungterkait penerapan aturan larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik dan putusan berlaku sejak diterbitkan. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor perkara 65/P/HUM/2018 yang terbit pada 25 Oktober 2018 menilai aturan tersebut baru bisa berlaku pada pemilu selanjutnya tahun 2024.

Menurut hasil penelitian bahwa: Pertama, sebenarnya dalam permasalahan ini yang menjadi sorotan utama adalah sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerapkan ketentuan larangan anggota partai politik mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah secara retroaktif pada Pemilihan Umum tahun 2019, bukan pada Pemilihan Umum selanjutnya. Bahwa hal ini seolah-olah membenturkan putusan kedua lembaga kekuasaan kehakiman, padahal sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, Khusus pada pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan limitasi kepada Mahkamah Agung untuk memutus penyelesaian pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Pasal ini dapat dipahami sebagai lex specialis dari Pasal 55 sehingga dengan berpijak kepada ketentuan tersebut Mahkamah Agung sebenarnya dapat mengabaikan Pasal 55 Undang tersebut. Jika Mahkamah Agung tidak memutus dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum atau melewati batas waktu 30 hari sejak permohonan tersebut diterima maka putusan Mahkamah Agung dapat dianggap daluarsa.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengurus Partai Politik, Dewan Perwakilan Daerah.