Elektronik government adalah upaya penyelenggaraan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Elektronik Warung Gotong Royong di kelurahan kelayan timur kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, hambatan-hambatan dalam implementasinya dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan –hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Richardus Eko Indrajit (2007) tentang indikator Implementasi e-Government, yaitu Content Development,Competency building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface, Capital dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Informan Kunci dari penelitian ini yakni Kepala bidang perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Kemiskinan, Kasi Jaminan Sosial Keluarga dan Penanganan Kemiskinan, Pendamping Sosial, dan Pengelola E-Warong, Dan Keluarga Penerima Manfaat.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kesimpulannya adalah Implementasi E-warong di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik dan optimal. Dapat dilihat Kurangnya kordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola E-warong dalam pelaksanaan Implementasi  sistem E-Warong. Selain itu Terdapat berbagai faktor yang menghambat dari Implementasi E-Warong di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yaitu: Pertama, masih belum memadainya pengelola E-Warong yang sangat dibutuhkan Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan jumlah Pengelola E-warong dikelurahan Kelayan timur.Sedangkan yang Kedua, Ketersediaan Sarana dan Prasarana informasi dan komunikasi seperti Mesin EDC dan jaringan dan sebagainya dinilai kurang memadai.

 Penelitian ini merekomendasikan kepada Kemensos  untuk lebih optimal dalam mengembangkan pelayanan E-Warong, melakukan evaluasi dalam implementasi E- Warong, serta dapat melakukan kerjasama dengan berbagai intasnsi terkait. Selain itu peneliti juga merekomendasikan kepada KPM dapat melaporkan dengan instansi Dinas sosial apabila terjadi Masalah saat transaksi Bantuan sosial Non- Tunai, serta KPM memiliki wawasan yang luas dan terbuka dengan segala perubahan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih.