Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan masyarakat hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam hukum positif di Indonesia dan peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: Pertama, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, dan mengamanatkan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya diatur dalam sebuah Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Namun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan menyebutkan tentang pengakuan masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat pengakuan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sehingga terkesan sangat birokratis dan menyulitkan masyarakat hukum adat. Sehingga pengakuan oleh undang-undang secara sektoral belum mencukupi sampai saat ini dan belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya. Kedua,Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yaitu dengan cara membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat, mengidentifikasi serta memveritifkasi, dan membuat peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian masyarakat yang sudah diakui dapat mengusulkan penetapan hutan adatnya melalui penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.