Penelitian skripsi ini berangkat dari adanya isu hukum di masyarakat, bahwa pembatasan hak politik TNI dalam Pemilihan Umum, seharusnya tidak dilakukan karena dianggap bukanlah suatu urgensi. Argumen ini, tentu bertentangan dengan norma yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana telah menyatakan dengan tegas bahwa TNI yang ingin hak politiknya kembali, baik itu sebagai pemilih maupun yang dipilih dalam Pemilihan Umum, maka harus terlebih dahulu menanggalkan jabatan mereka di TNI tersebut.

Berdasarkan masalah hukum yang demikian, maka jenis penelitian yang di gunakan ialah penilitan hukum normatif. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini, bersifat preskriptif analisis, dimana bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan mampu memberikan saran-saran guna memecahkan masalah atas permasalahan hukum yang telah penulis temukan.

Hasil akhir penelitian skripsi ini menunjukkan, bahwa : Pertama,pembatasan hak politik TNI merupakan suatu urgensi. Sebab, apabila dalam jabatan politik terdapat pihak dengan kekuatan menekan yang dominan, maka keberadaan rakyat sipil justru akan tertekan. Kedua, pembatasan tersebut sama sekali tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Pada Negara-negara hukum, hak asasi manusia tersebut memang dapat dibatasi dalam ihwal memang diperlukan untuk menjamin stabilitas nasional dan hak asasi warga Negara.

            Kata Kunci : TNI, Pemilihan Umum, Hak Politik.