ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui apa yang mendasari Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sendiri serta mengetahui apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sendiri dapat dibatasi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang  yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sendiri sudah jelas diberikan oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945, karena itu Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali kali menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya dan sudah beberapa kali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Hal ini juga didasari oleh tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini, Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya, dan kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi. Kedua, Mahkamah Konstitusi merupakan organ Undang-Undang Dasar,landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstutusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Adanya rambu-rambu yang perlu Mahkamah Konstitusi perhatikan dalam menjalankan kewenangannya dalam menguji materi sebuah Undang-Undang, karena tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi sendiri. Namun hal itu membuat kenetralan Hakim MK dipertanyakan.