PENGATURAN LELANG MELALUI INTERNET DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

YEHEZKIEL ALDRI PRATAMA ASMIN

ABSTRAK

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah Untuk mengetahui pengaturan tentang lelang melalui internet (e-auction) sebagai suatu bentuk dari penjualan barang secara terbuka kepada publik dilihat dari Hukum Perjanjian, dan untuk mengetahui  perlindungan hukum terhadap pembeli yang telah membeli barang secara  lelang melalui internet (e-auction). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian adalah ketidakjelasan atau kekaburan hukum (vogue norm) dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Lelang merupakan suatu cara/metode penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurut untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Dilihat dari perspektif hukum perjanjian maka jual beli secara lelang melalui internet (e-auction) adalah sah dan memenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagai Pasal 1320 KUH Perdata serta ketentuan tentang jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi peserta lelang/ pembeli barang dalam lelang melalui internet (e-auction).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembelian Barang, Lelang Melalui Internet (E-Auction)