E-Government merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan IT (Information Technology). Dalam proses pengembangan pelayanan E-Government perlu diketahui tingkat keberhasilan tata kelola IT dengan menggunakan Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mana terdapat indikator implementasi E-Government Indonesia meliputi lima dimensi yang menjadi pilar utama yaitu kebijakan, perencanaan, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan. Dimensi kelembagaan menjadi kunci penting karena kelembagaan sebagai pelaku utama dari seluruh kegiatan. PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin salah satu pelayanan publik yang memiliki pelayanan E-Government didalamnya yang dilakukan oleh departemen IT. Namun, dalam pengembangannya departemen IT belum pernah melakukan kegiatan PeGI. Oleh sebab itu, dibutuhkan kegiatan PeGI pada dimensi kelembagaan pada departemen IT untuk mengetahui keberhasilan tata kelola IT dalam pelayanan E-Government PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Informan kunci dari penelitian ini yakni pegawai dan manajer departemen IT PDAM Bandarmasih.

Hasil penelitian dari kelembagaan E-Government di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan jika dilihat dari dimensi kelembagaan. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia departemen IT PDAM Bandarmasih tidak memiliki kelemahan. Tetapi, sistem dan prosedur kerja departemen IT PDAM Bandarmasih memiliki kelemahan dalam memberikan pelayanan E-Government. Kelemahan tersebut diantaranya dalam hal belum adanya pedoman khusus pelayanan E-Government, sistem standarisasi yang sulit dioperasikan masyarakat dan prosedur pelayanan E-Governmentyang lambat untuk direspon.

Penelitian ini merekomendasikan kepada departemen IT PDAM Bandarmasih untuk lebih memperbaiki lagi dalam hal sistem dan prosedur kerja khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan E-Government.

Kata Kunci: E-Government, Pemeringkatan E-Government, Kelembagaan.