DIGITAL LIBRARY



JUDUL:Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Lembaga Adat Dayak di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur
PENGARANG:Wiwory Anjelita
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2019-09-03


ABSTRAK

Wiwory Anjelita, D1B114051, 2019. “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Lembaga Adat Dayak di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur” Dibawah bimbingan oleh SetiaBudhi selaku Pembimbing I dan Gazali Rahman selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peraturan Daerah terhadap Lembaga Adat Dayak yang dijalankan oleh pihak Lembaga Adat Kecamatan Paku.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun fokus penelitian adalah mengetahui bagaimana proses implementasi dan faktor –faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah terhadap Lembaga Adat Dayak di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Dengan menggunakan teori implementasi dari Merilee S.Grindle. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Lembaga Adat Dayak Kecamatan Paku sudah diterapkan sesuai dengan indikator-indikator dari teori Merilee S. Grindle namun belum secara optimal. Indikator yang kurang optimal yaitu Pihak Kepentingan yang dipengaruhi, Jangkauan Perubahan yang diharapkan, Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa.  Dari kurang optimalnya indikator-indikator yang dijalankan maka hal tersebut menjadi faktor penghambat terhadap implementasi Peraturan Pemerintah terhadap Lembaga Adat Dayak di kecamatan Paku. Hal ini berdampak kepada masyarakat menjadikan mereka tidak berpartisipasi penuh dalam  pelaksanaan Perda.

Kepada Lembaga Adat Dayak Kecamatan Paku diperlukan profesionalitas yang tinggi serta bertanggung jawab dan adanya aturan atau sanksi jelas yang mengatur kinerja dari pelaksana Kebijakan serta sumber daya Manusia yang dikerahkan untuk penerapan Kebijakan dapat ditambahkan selain dari Pihak Lembaga Adat Dayak. Sosialisasi yang dilakukan enam bulan sekali kepada msyarakat iranya dapat ditingkatkan dan untuk masyarakat Kecamatan Paku untuk lebih berikut serta terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Adat Dayak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Lembaga Adat Dayak

ABSTRACT

Wiwory Anjelita, D1B114051, 2019. The Implementation of Regional Regulation No. 1/2013 Concerning the Dayak indigenous institutions in Paku District, East Barito Regency. Supervised by Drs. H. Setia Budhi As Advisor I and Gazali RahmanAs Advisor II.

The results showed that the implementation of government policy on indigenous institutions of Paku subdistrict, East Barito Regency, Central Kalimantan has been applied to the indicators of Merilee S. Grindle theory but not Optimal. Although the Kedamangan has performed tasks in accordance with regional Regulation No. 1 year 2013 But the fact that some of the people still have not participated in the implementation of government policy it becomes a barrier to the process Policy implementation.

The results of the study showed that the implementation of government policy on the Dayak customary institution in Paku district has been applied in accordance with the indicators of Merilee S. Grindle theory but not optimally. The less optimal indicators are the affected parties, the expected range of changes, the power, interests, and strategies of the actors involved, the characteristics of institutions and rulers.  From the less optimal indicators that are carried out, it is a factor to the implementation of government regulation on the indigenous Dayak institution in Paku District. This affects the community to make them not to participate fully in the implementation of regional.

The advice that researchers can give in this research to the Adat institution of Dayak District Paku required high professionalism and responsible and the existence of clear rules or sanctions that govern the performance of the implementing policies and Human resources deployed for the application of the policy can be added other than the party of Dayak Adat Institute. The socialization conducted six months to the foundation can be increased and for the people of Paku subdistrict for more follows and the policy of government Regulation No. 1/2013 on the Adat Institute of Dayak.

Keywords: policy implementation, Dayak customary institution

 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI