ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keperluan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan untuk mengetahui peran keluarga korban dalam pemberian grasi oleh Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang mengatur tentang Grasi.

Menurut hasil dari penelitian, skripsi ini menunjukkan bahwa : ­Pertama, Pertimbangan Mahkamah Agung diperlukan dalam pemberian grasi karena lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman, mempunyai fungsi pengawasan dan nasehat, Undang-undang tentang Grasi memerintahkan demikian yaitu memberikan batasan kepada Presiden, untuk menghindari pemberian Grasi secara berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Pertimbangan Mahkamah Agung diperlukan karena yang di interfensi oleh Presiden itu adalah putusan dari lembaga di Mahkamah Agung, sehingga sudah selayaknya pada saat lembaga eksekutif ingin mengubah putusan pengadilan, dia meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Kedua, Di dalam Undang-Undang Grasi peranan keluarga korban tidak ada diatur secara rinci. Namun dalam pemberian Grasi, peranan keluarga korban adalah memberikan pendapat dan keberatan atas keputusan Presiden yang telah ditetapkan atau lainnya.

Kata kunci : Pemberian Grasi, Mahkamah Agung,Hak Prerogatif Presiden.