PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH LAUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

NURLAILA HAYATI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tanah Laut dan mengetahui faktor penghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Pajak sarang burung walet di Kabupaten Tanah Laut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, namun dalam prakteknya peraturan daerah ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga kontribusi pajak sarang burung walet menjadi tidak maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah LautKedua, Faktor penghambat Hambatan terhadap pemungutan pajak sarang burung walet adalahPeraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dinilai belum sempurna dikarenakan tidak ada sanksi pidana hanya ada sanksi administratif yang terlalu ringan yaitu hanya 2% dari pajak sarang burung walet yang harus di bayar,banyaknya pengusaha burung walet yang tidak mendaftarkan izin usaha sarang burung waletnya kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dari segi pendataan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah  mengalami kesulitan di saat melakukan pendataan langsung ke lapangan karena yang menjaga sarang burung walet bukan pemilik bangunan sarang burung walet tersebut sehingga penjaga tidak memberikan data yang sebenarnya dan dari sistem pemungutannyabersifat self assisment yaitu wajib pajak yangmelaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar pajaknya sendiri, menyebabkan wajib pajak dapat memanipulasi data volume dan pelaporan sarang burung waletsehingga Badan Pendapatan Daerah kesulitan untuk mengetahui kapan panen dan berapa jumlah sarang burung walet yang dijual.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Sarang Burung Walet.