Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan operasional taksi online menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui perlindungan hukum dan telah memenuhi hak-hak yang diterima terhadap pekerja pengemudi taksi online. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Peraturan operasional dalam Peraturan Menteri Perhubungan 118 Tahun 2018 adalah untuk mengatur perlindungan hukum bagi pengemudi, pengusaha dan konsumen. Ada sejumlah penambahan aturan dari peturan sebelumnya yaitu mengenai masalah suspend yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi dan mengatur masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mengenai tarif tidak boleh melebehi tarif batas bawah Rp. 3.500,- dan tarif batas atas Rp.6000,- yang telah ditentukan. Peraturan tersebut menimbulkan adanya kekosongan hukum karena tidak memuat hak sebagai pekerja yang sudah jelas diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan pengemudi taksi online tidak mempunyai hak sebagai pekerja yaang semestinya hak pekerja yang lainnya. Kedua, Perlindungan hukum bagi pengemudi taksi online yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tidak mempertimbangkan nilai nilai hak asasi manusia karena hanya mengatur perlindungan hukum bagi konsumen, pengusaha, dan pengemudi tetapi tidak ada ketentuan untuk hak hak pekerja. Sehingga merugikan pengemudi taksi online yang mengharuskan mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum dan nilai Hak Asasi Manusia sebagai pekerja maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dan penegakkan hukum bagi para pekerja tidak ada, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang didapat di lapangan tidak dapat diselesaikan secara hukum dan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja selaku manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Kata Kunci: Pengaturan Operasional, Transportasi Taksi online, Peraturan Menteri Perhubungan.

Berkas PDF