Akibat putusan pidana Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Depok yang memutuskan bahwa barang bukti dirampas oleh negara menyebabkan para calon jemaah tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi, dalam situasi seperti ini peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat penting agar perlindungan hukum terhadap hak konsumen dapat ditegakkan, sehingga hak konsumen mendapatkan ganti rugi bisa terpenuhi. Upaya hukum bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan diluar pengadilan. para calon jemaah bisa melakukan upaya hukum melalui pengadilan dikarenakan banyaknya korban yang mengalami kerugian jadi sangat sulit apabila upaya hukum dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.