Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi dalam putusan perkara Nomor : 1/P/FP/2017/PTUN yang tidak dilaksankan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan tindakan atau hambatan bagi pengadilan Tata Usaha Negara sendiri, apakah sudah mempunyai hukum tetap dan ketentuan hukum yang diterapkan, penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan Meneliti Bahan Pustaka berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 1/P/FP/2017/PTUN, BJM. Yang kemudian dianalisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama,Peraturan yang sudah diterapkan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN Pemerintah telah melakukan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pada pasal 116 mengatur yang berupa pembayaran sanksi-sanksi administratif apabila pada sampai saat ini putusan itu tidak dilaksanakan Oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Kedua, Mengenai  Tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Putusan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan  Hukum Tetap yang dalam Peraturan Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubatan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan eksekusi yaitu dengan membuat lembaga Eksekutorial dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, keputusan Tata Usaha Negara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.