ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui apakah Perda Nomor 9 Tahun 2013 masih relevan setelah berlakunya undang-undang penyandang disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 serta Mengetahui bagaimana pengaturan yang ideal ditingkat daerah untuk menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukumnormatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyandang disabilitas, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama Perda Nomor 9 Tahun 2013 sudah tidak relavan dengan keadaan sekarang ini, tuntutan terhadap hak asasi manusia terkhusus untuk penyandang disabilitas kian meningkat baik dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, keagamaan pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, hidup secara mandiri  dan dilibatkan dalam masyarakat, kewarganegaraan,  bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sehingga Pemerintah perlu merevisi peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tersebut. Kedua, Pengaturan yang ideal ditingkat daerah untuk menjamin hak penyandang disabilitas adalah dengan memenuhi hak-hak meliputi hak dalam bidang Pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan lainnya sehingga tercapai tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan seperti yang terlampir dalam pasal 3, 4 dan 5 Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Perlindungan, Pemenuhan, Hak, Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah