Penelitian ini beranjak dari adanya kekosongan hukum dalam hal pengaturan
hukum mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan
alternative dispute resolution (ADR). Alternative dispute resolution (ADR) bertitik
tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana
yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat
untuk dapat menuntut dan mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan.
Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan alternative dispute
resolution (ADR) dalam tahap penyidikan pada hakikatnya adalah untuk
menciptakan suatu suatu sistem hukum yang kuat dan efektif serta menghindari
menumpuknya kasus perkara pidana yang sampai pada tingkat penuntutan dan
pengadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif.
Dari hasil penelitian yang telah penulis susun dalam penulisan tesis ini, Tindak
pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui proses alternative dispute
resolution (ADR) dalam tahap penyidikan, dengan mengedepankan langkah diversi
sebelum melakukan pemeriksaan dan penyidikan yaitu dengan cara
mempertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku untuk melakukan
musyawarah dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau
pemuka/tokoh masyarakat sebagai mediator dengan pendekatan keadilan restoratif.
Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses alternative dispute
resolution juga bisa dilakukan dengan menerapkan diskresi, yaitu kewenangan
kepolisian (dalam hal ini penyidik) untuk mengambil keputusan atau memilih
berbagai tindakan pasti atas dasar situasi dan kondisi, serta keputusan nuraninya
sendiri.