PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS ANTARA PELAKU USAHA LOKAL DAN PELAKU USAHA ASING DALAM  JOINT VENTURE AGREEMENT DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA.

Oleh:

Terri[1],Abdul Halim Barkatullah[2],Mirza Satria Buana[3]

Magister Kenotariatan,Universitas Lambung Mangkurat,125 halaman

ABSTRAK

KATA KUNCI : asas proporsionalitas, Joint Venture, penyelesaian sengketa

kedudukan hukum para pihak dalam melakukan kerjasama Joint Venture Agremeent pada penanaman modal asing dibidang pertambangan batu bara terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian sengketa dalam kegiatan menanam modal yang menggunakan modal asing yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pemodal asing selalu berorentasi untuk mencari keuntungan sedang penerima modal mengharapkan modal asing dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional.Pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan kemampuan berunding, Pemodal asing biasa memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas karena biasanya berbentuk Multinational Coorporation yang tergabung dalam induk perusahaan, melayani kepentinga negara dan pemilik saham di negara asal sehingga sangat sulit untuk mampu melayani kepentingan negara penerima modal.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hokum normative yaitu dengan pendekatan konseptual,pendektan perundang-undangan,dan pendekatan historis.Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian joint venture di bidang pertambangan batu bara yang melibatkan pelaku usaha local dan pelaku usaha asing masih terlihat belum seimbang dimana dalam pemilihan penyelesaian sengketa pelaku usaha asing selalu memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase internasional yang mana pada dasarnya putusannya bersifat final dan binding. Pelaku usaha local secara langsung menghadapi perusahaan yang secara keuangan sudah besar sehingga pelaku usaha asing lebih dominan memenangkan suatu sengketapembagian keuntungan pun lebih dominan menguntungkan pihak pelaku asing yang mana dalam suatu kontrak isi nya mereka persiapkan terlebih dahulu sedangkan pelaku usaha local hanya bisa menerima isi dari perjanjian tersebut karena memerlukan suntikan dana yang besar dari pelaku usaha asing.Penentuan forum penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase internasional belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak  khusus nya pelaku usaha local karena didalam salah satu kontrak mereka lebih menitik beratkan keuntungan kepada pihak pengusaha asing,ketika terjadi sengketa pelaku usaha asing lebih memiliki posisi dominan diuntungkan karena mereka merupakan perusahaan yang sudah besar sedangkan pelaku usaha local terkendala biaya yang besar ketika menghadapi sengketa di arbitrase internasional.