ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanan implementasi  kebijakan terhadap penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Siring Piere Tendean Kota Banjarmasin, fokus penelitian menggunakan teori  Edward III yaitu komunikasi,  sumberdaya,  disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan  data yang digunakan    melalui   wawancara,  observasi   dan  dokumentasi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan  kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Kemudian pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif secara interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan implementasi kebijakan terhadap penataan  dan  pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Siring Piere Tendean Kota Banjarmasin belum sesuai dengan yang dimaksud dalam teori Edward III diantaranya yaitu indikator komunikasi, belum sesuai, dilihat dari konsistensi yang belum tercapai dikarenakan dalam penerapannya implementasi tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan Peraturan Daerah yang berlaku, disposisi, belum sesuai, ketidaksesuaian antara kebijakan dan peraturan yang berlaku menyebabkan pemerintah dipandang tidak konsisten dalam membuat peraturan, karena di suatu sisi mereka melarang namun juga membolehkan pedagang dengan syarat tertentu. Sumberdaya, belum sesuai, dilihat dari jumlah staf yang masih kurang sehingga tidak seimbang dengan tugas para pelaksana mengakibatkan terhambatnya penerapan implementasi kebijakan tersebut. Struktur birokrasi, belum sesuai, karena meskipun pada struktur birokrasi ini Disbudpar maupun Satpol PP   memiliki  Standar  Operasional   Prosedur, pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Saran dari hasil penelitian ini adalah  Kepada  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penambahan jumlah staf/anggota Satpol PP kota Banjarmasin. Kepada Dinas    Kebudayaan    dan   Pariwisata Kota   Banjarmasin  (Disbudpar), Peneliti kira perlu diadakan pengkajian ulang terhadap kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL Siring Piere Tendean ini, perlu diperhatikan lagi tentang pendataan PKL dan penetapan lokasi yang tepat dan jelas. Kepada peneliti selanjutnya, perlu mengkaji kebijakan ini dari sudut pandang budaya dan perilaku Pedagang Kaki Lima.

Kata kunci: Implementasi, Penataan dan Pemberdayaan PKL, Siring Piere tendean