PERCERAIAN ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA ADAT DAYAK BANGKALAAN KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN)

Miftahul Jannah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian, pembagian harta bersama dan hak asuh anak secara adat berdasarkan hukum adat Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode studi kepustakaan, wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Kepala Desa dan Ketua Adat, dokumentasi, dan dianalisa secara kualitatif. Dan penelitian dilangsungkan di Kecamatan Kelumpang Hulu yang penulis khususkan pada pada desa adat Bangkalaan Dayak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses perceraian adat di desa Bangkalaan Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan melalui ketua adat dan penghulu adat. Adapun tata caranya yaitu salah satu yang menggugat cerai lebih dulu lalu diproses secara hukum adat. Pasangan yang melangsungkan perkawinan secara adat, ketika memutuskan bercerai maka ada sanksi adat. Sanksi adat perceraian berupa Piring, proses perceraian adat dapat dikatakan belum maksimal, karena masyarakat yang menganut kepercayaan Kaharingan masih ada yang tidak mematuhi aturan adat, menikah secara adat namun saat bercerai tidak melapor kepada ketua adat. Kedua, dalam pembagian harta bersama dalam aturan adat dayak Bangkalaan Dayak apabila selama melangsungkan perkawinan tidak memiliki anak maka harta bersama tersebut dibagi menjadi 2 (dua) atau dibagi sama rata, akan tetapi bila memiliki anak maka harta bersama seluruhnya milik anak. Ketiga, untuk hak asuh anak dalam aturan adat desa Bangkalaan Dayak tetap menjadi tanggung jawab penuh ayah dan ibunya yang sudah bercerai.

Kata Kunci: Perceraian Adat, Proses Perceraian, Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru