ABSTRAK

A, Muhammad Auni.2016. Proses Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Martapura.Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIPUniversitas Lambung Mangkurat.Pembimbing (I) Supriadi, Acep dan (II) Fatimah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Martapura; (2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Martapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil Penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Proses pembebasan bersyarat (PB) yaitu tahap pertama (0-1/3 masa pidana), mengetahui kekurangan-kekurangan/kelebihan-kelebihannya, sebab-sebab sampai melakukakan kejahatan; tahap kedua (1/3-1/2 masa pidana) lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal; tahap ketiga (1/2-2/3 masa pidana) pembinaan terhadap narapidana pada masa ini setelah narapidana menjalani setengah masa pidana sampai menjalani dua pertiga masa pidana; dan tahap keempat (2/3 masa pidana) masa pembinaan adalah apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut penilaian sidang TPP, narapidana yang bersangkutan dinilai telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat. (2) hambatan-hambatan proses PB memiliki hambatan internal dan hambatan eksternal meliputi (a) prosedur pengusulan PB terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut; (b) Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya; (c) melanggar hukum disiplin dalam LP yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan PB; (d) Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat dan (e) proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh LP di Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah Narapidana yang mendapat PB memahami fungsi dan tujuan diberikannya kepada klien PB sehingga tujuan pelaksanaannya optimal; Masyarakat khususnya pihak keluarga narapidana dari LPKA Klas I Martapura hendaknya perlu adanya partisipasi; LPKA Klas I Martapura secara optimal melengkapi segala persyaratan narapidana yang dalam proses PB agar jangka waktunya dapat dipersingkat, agar tidak terjadi pemberian keputusan PB yang telah lewat waktu dari tanggal bebas yang semestinya; dan Kepala Divisi Pemasyaraktan Kalimantan Selatan harus memberikan penekanan kepada seluruh Kepala LP melaui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan Lilmas awal bagi narapidana, mengingat Litmas awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian PB; Kejaksaan Negeri Martapura berkoordinasi dalam pelaksanan dan pengawasan program pembebasan bersyarat agar tepat sasaran dan tercapainya tujuan yang memuaskan. Prodi PPKn FKIP ULM diharapkan memberikan penelitian tentang hukum dan pemasyarakatan; Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian peran LP, seperti proses pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, sehingga penelitian mengenai proses pembebasan bersyarat narapidana di LPKA dapat lebih bervariasi; dan untuk peneliti sendiri mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis dalam melakukan penelitian tentang hukum dan pemasyarakatan.