Tujuan dari penulisan skirpsi ini adalah kedudukan kreditor separatis dalam penyelesaian utang piutang malalui kepailitan dan Untuk mengetahui status Kreditor separatis yang mengajukan permohonan pailit dalam penyelesaian utang piutang

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriftif analisis, dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Kreditor separatis dapat menjadi pemohon pernyataan pailit karena pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen, Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Dari pengaturan di atas, terbukti bahwa Kreditor Separatis selain dapat keistimewaan tersendiri dalam hal eksekusi saat debitornya dipailitkan, Kreditor Separatis juga dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya. Kedua, Penangguhan eksekusi benda jaminan (menjual benda jaminan) sebagai hak kreditor separatis dalam hukum kepailitan mengakibatkan kedudukan dan kewenangan kreditor separatis menjadi sama dengan kedudukan dan kewenangan kreditor lainnya (kreditor konkuren) serta tidak lagi memiliki hak preferen dan hak separatis. Akibat penangguhan eksekusi pada hukum kepailitan juga menimbulkan pemaknaan yang berbeda terhadap kedudukan dan kewenangan hak kreditor separatis, yang semula kedudukannya lebih tinggi dari kreditor lain, mempunyai hak dipisahkan dan hak didahulukan, dengan adanya penangguhan eksekusi, maka kedudukan dan kewenangan kreditor separatis menjadi setara dengan kreditor konkuren dan kewenangannya digantikan oleh kurator..

Kata Kunci : Kedudukan,Kreditor Separatis,Kepailitan