Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dan bagaimana Aspek Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, dalam Penegakan Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bahwa terkait Penegakan hukum terhadap PKL di Kota Banjarmasin ini sudah sering dilakukan, namun permasalahan itu tidak kunjung selesai dan tidak menemukan solusi memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. penegakannya seringkali terjadi kesulitan karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang. PKL cenderung membuka usaha di tempat yang strategis, karena dari tempat strategis itulah PKL mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan banyak pelanggan. Sedangkan di tempat strategis cenderung dapat menyebabkan kemacetan apabila fungsi jalan tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya dikarenakan keberadaan PKL. Kedua, dalam menjalankan Aspek Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima di kotaBanjarmasin. Hak-hak PKL tidak ada pengaturan khusus namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL dalam ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL ini sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.