ABSTRAK

Nispi Jurniah, D1B115433, 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2019. Dibimbing oleh H. Samahuddin M. Selaku pembimbing I dan Andi Tenri Sompa selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Peneliti menggunakan teori dari Mazmanian & Sabatier mengenai implementasi kebijakan yaitu:  kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi  sumber dana, keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu : kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumberdaya dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasinya masih ada peserta PKH/ keluarga penerima manfaat yang belum sejahtera dan mandiri. Pendamping belum melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan data anggota keluarga peserta PKH. Pendamping belum melakukan pertemuan kelompok sesuai aturan yang berlaku (setiap bulan). Masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menyalahgunakan uang PKH untuk keperluan orang tuanya bukan untuk anaknya. Tidak berkembangnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan membantu peserta PKH untuk punya usaha lain agar mandiri, hal tersebut terjadi karena belum adanya pelatihan khusus untuk peserta PKH. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana masih kurang dalam hal membentuk pola pikir KPM untuk mandiri. Sehingga seharusnya untuk keberhasilan program ini tidak hanya mengukur dari interaksi antarlembaga atau individu tapi lebih pada bagaimana antarlembaga atau individu tersebut berhasil dalam meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH.

Kata kunci : Implementasi,  kebijakan, kejelasan , konsistensi tujuan, keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana, kondisi sosio ekonomi dan teknologi, sikap dan sumberdaya, komitmen dan kualitas kepemimpinan.