Rusnawati (1720422320010), 2019, Evaluasi Program KKBPK Melalui Implementasi Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Program Studi Magister Administrasi Pembangunan, Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing 1 : Dr. Ir. H. Taufik Hidayat, M.Si dan Pembimbing 2 : Dr. Agung Nugroho, M.Sc, PHD

Kata Kunci : KKBPK, Kampung KB, Pemberdayaan Masyarakat.

Program Kampung KB merupakan salah satu program pemerintah dalam agenda prioritas pembangunan Nawacita sebagai bagian dari penguatan program KKBPK. Kampung KB menjadi implementasi dari Nawacita, dan SDGs sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Kegiatan di kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB ini dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah ikon baru dari program Pemberdaan Keluarga  yang mengarah pada upaya perubahan sikap, perilaku dan cara berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, sebagai tujuan akhirnya untuk pembangunan masyarakat itu sendiri. Yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara, melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, dengan model Evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran pelaksanaan program Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Adapun hasil penelitian adalah keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat diberbagai tingkatan, perlu intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi dan penggerakan dari SKPD dan lintas sektor dengan target akhir gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan. Sehingga Kampung KB bisa dianggap sebagai prakarsa masyarakat itu sendiri bukan semata program pemerintah. Peran Bupati sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB Kabupaten dengan melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di Kampung KB sekaligus untuk menjaga kesinambungan program. Selain itu, diperlukan juga pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dan pelatihan “Skill” pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya serta penyediaan dana APBD dalam mendukung advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah Kampung KB.