Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengenaan pajak hotel terhadap rumah kos berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari perspektif keadilan

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu peneitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian yang akan dilakukan pada  penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya diuraikan dan digambarkan secara rinci sehingga diharapkan permasalahan hukum yang digambarkan dapat terjawab dengan jelas.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Bahwa Rumah kos merupakan suatu objek pajak daerah yang berpotensi sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di beberapa daerah di Indonesia. Namun potensi tersebut terkendala karena ketidakjelasan aturan mengenai pajak rumah kos tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir yang menyebabkan adanya celah hukum (legal loopholes) yang dimanfaatkan wajib pajak dan pemilik rumah kos untuk melakukan penghindaran pajak.  Kedua,Pembatasan jumlah kamar terhadap pemungutan pajak atas rumah kos tidak tepat, sehingga jika pemerintah menginginkan rumah kos menjadi objek pada daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, maka sebaiknya pungutan pajak rumah kos harus dibedakan dengan objek pajak hotel dan menghapus pembatasan kamar. Perubahan konsep pajak hotel ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memenuhi rasa keadilan.

Kata kunci : Pajak Hotel atas Rumah Kos, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah