ACHMAD BUNYANI (1720422310001) KETERSEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM BAGI PENGEMBANG PERUMAHAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2019; dibawah bimbingan Dr. Samahuddin Muharram, M. Si dan Dr. Ahmad Yunani, M.Si ABSTRAK Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Banjarbaru pada tiap tahunnya dan akibat dari perpindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru maka mengakibatkan peningkatan rumah sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk mengimbangi pertambahan penduduk yang juga harus disertai kelengkapan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas umum yang diwajibkan oleh pemerintah daerah kepada setiap pengembang perumahan yang memasarkan serta membangun rumah bagi masyarakat di Kota Banjarbaru. Peran pemerintah dalam mengawasi ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi sangat penting demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang menganalisis dan menggambarkan ketersediaan prasarana, sarana, utilitas umum yang ada pada perumahan berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berupa peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Objek penelitian adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru, Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, beberapa Pengembang Perumahan (developer) khususnya pembangun rumah sederhana yang ada diwilayah Kota Banjarbaru, ketua rukun tetangga dari setiap perumahan yang dijadikan responden dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak nya keluhan – keluhan masyarakat terkait ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Terlihat jelas dilapangan tidak tersedianya saluran pembuangan limbah atau sumur resapan, kurang tersedianya saluran drainase, dan sarana lainnya yang merupakan hal pokok dan mendasar yang harus disediakan oleh pengembang perumahan (developer). Kurang optimalnya pengawasan pemerintah Kota Banjarbaru melalui dinas perumahan dan pemukiman memberikan dampak nyata yang sangat mempengaruhi kenyamanan lingkungan perumahan sehingga rumah layak huni yang selama ini diharapakan masyarakat sebagai konsumen tidak dapat terpenuhi. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah, Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan.