PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMEGANG HAK ATAS TANAH

DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI

M. Heriyanto

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam hal terdapatnya kesalahan data dan informasi dari penggunaan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP); dan  Untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional akibat kerugian yang dialami pihak pemegang hak atas tanah yang menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP); Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan mengnventarisir peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama,  Kegiatan BPN khususnya pendaftaran tanah perlu mendapat prioritas dalam pembuatan peta dasar atau peta tematik terutama peta bidang tanah secara digit Pendaftaran tanah tidak sekedar proses administrasi dalam rangka tertib administrasi pertanahan, akan tetapi menyangkut aspek hukum yaitu adanya kepastian hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah. Di samping itu sebagai antisipasi dalam rangka meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di bidang pertanahan yang memerlukan tersedianya informasi yang akurat dan mutakir. Kedua kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 19 ayat 1 UUPA). Dengan demikian proses pendaftaran tanah akan menghasilkan adanya data fisik yang meliputi obyek tanah; lokasinya, batas-batasnya, luas tanah (berdimensi panjang dan lebar) dan bangunan serta benda-benda yang ada (Law Review), di atasnya. Kesemuanya akan dituangkan dalam surat ukur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Tanah, Komputerisasi