Perlindunfgan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (yang selanjutnya disingkat sebagai PPPK) belum memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disingkat sebagai PNS). Padahal didalam aturan hukum yang ada PPPK mempunya kedudukan yang sama sebagai Apaatur Sipil Negara ( yang selanjutnya disingkat sebagai ASN). Dalam pemenuhan hak terutama dal perihal upah pada kenyataan fakta dilapangan yang terjadi tidak memberikan hak upah yang sama serta kepastian hukum setalah berakhirnya hubungan kerja PPPK. Oleh sebab itu diperlukannya perlindungan hukum bagi PPPK guna memberikan kepastian hukum yang jelas.