Kata Kunci : Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kepastian hukum
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Akibat Tindak Pidana Korupsi dan mengkaji
status hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi
berkekuatan hukum tetap.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum normatif, Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis,
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
perundang - undangan dan juga pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.
Hasil penelitian adalah Undang-undang Aparatur Sipil Negara belum
memberikan kepastian secara tegas pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat
tindak pidana korupsi melainkan harus merujuk kepada norma didalam UU
Tipikor. yang mengatur PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena
melakukan tindak pidana korupsi yang di dalamnya dijelaskan bahwa dapat
diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa : memenuhi unsurunsur
pidana dalam UU Pemberantasan Tipikor, pidana penjara yang diputus
hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, tindak pidana korupsi yang
dilakukan ada hubungannya dengan jabatan. Implikasi Yuridis PNS yang telah
divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada
UU Pemberantasan Tipikor dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan
catatan bahwa : memenuhi unsur-unsur pidana dalam UU Pemberantasan Tipikor,
pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap,
tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan namun
pada kenyataannya masih banyak ditemui kasus tidak serta mertanya PNS di
berhentikan akibat tipikor walupun tipikor di klasifikasikan sebagai extra
ordinary crime.