Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum terhadap perkara yang diserahkan penyidik dan untuk mengetahui implikasi yuridis apabila petunjuk dari Penuntut Umum tidak relevan dengan berkas perkara. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menjawab suatu permasalahan melalui kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalampenulisan hukum ini adalah baik yang berupa bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemberianpetunjuk pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP masih dipandang belum maksimal dan dinilai belum cukup karena tidak menjelaskan mekanisme petunjuk yang diberikan penuntut umum terhadap perkara yang diserahkan penyidik sehingga mengakibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau berpotensi abuse of power. Kedua, implikasi yuridis dari petunjuk penuntut umum yang tidak relevan dengan berkas perkara menyebabkan penyidik terpaksa tidak melanjutkan perkara dan menerbitkan SP3 sehingga mengakibatkan penyidik bisa dipraperadilkan dan tentunya hal ini merugikan penyidik. Kelemahan seperti inilah yang menjadi suatu kendala hukum acara pidana dan tentunya perlu pengaturan yang lengkap dan lebih sempurna, terhadap proses sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Problematika, Prapenuntutan, Substansi, P19 Penuntut Umum, Hukum Acara Pidana Terpadu