ABSTRAK

Putriana Khoirun Nisa, 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalur Hijau Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing (I) Acep Supriadi, (II) Suroto.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, penataan, pedagang kaki lima, kawasan jalur hijau.

Handil Bakti merupakan kawasan daerah lalu lintas di ruas Jalan Trans Kalimantan. Handil Bakti sangat prosfektif dijadikan sebagai kawasan bisnis baru dengan pasar Handil Bakti sebagai pusat perkembangannya. Salah satu usaha yang banyak terdapat di kawasan Handil Bakti saat ini adalah perdagangan. Banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala.

Segala hal yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan penataannya tak luput dari kendala-kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan PKL di kawasan jalur hijau Jalan Trans Kalimantan,Handil Bakti 2) kendala yang di alami pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan PKL di kawasan jalur hijau Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau melukiskan suatu kejadian atau peristiwa dengan analisis secara mendalam dari data yang ditemukan di lapangan tentang peran dan kendala pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan PKL di kawasan Jalur Hijau Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti.

          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penataan PKL di kawasan jalur hijau Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti adalah melakukan pendataan terhadap para PKL, menyediakan fasilitas berupa pembangunan atau merehabilitasi total los pasar induk handil bakti, melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL apabila masih berjualan di sepanjang jalan Trans, Kalimantan Handil Bakti. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah belum bisa difungsikannya pasar induk Handil Bakti karena proses relokasi yang cukup lama, dan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan los tersebut.

        Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala membuat penciptaan aturan terkait keberadaan PKL terlebih dahulu, melaksanakan penyediaan lahan yang strategis dan melakukan pengawasan dan tindak tegas terhadap PKL sehingga konsep penataan yang direncanakan bisa terstruktur dan berjalan dengan baik.