SALUS POPULI SUPREMA LEX DALAM PEMENUHAN

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

Eva Nopitasari Siagian

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan salus populi suprema lex dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait lingkungan hidup serta relasi salus populi suprema lex dengan hak konstitusional warga negara pada sektor Pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode studi kepustakaan dan dianalisa secara deskriptif análisis.

Menurut Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, pengaturan salus populi suprema lex dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara keseluruhan telah memenuhi hak konstitusional warga negara pada sektor pertambangan, namun apabila pemerintah dimasa ini tetap pada jalan mempermudah perizinan pembangunan karena terfokus pada perekonomian tanpa melihat dampak lingkungan maka ada kemungkinan pergeseran ruang lingkungan hidup dan pelanggaran konstitusional yang dilakukan negara karena tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kedua, salah satu tugas negara adalah sebagai penanggung jawab segala pengambilan kebijakan termasuk sumberdaya alam demi kepentingan seluruh warga negara. Maka, disinilah salus populi suprema lex hadir sebagai jawaban dari sebuah negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya.

Kata Kunci : Salus Populi Suprema Lex, Hak Konstitusional, Pertambangan