Penelitian ini berangkat dari masalah yang berkaitan tentang akuntabilitas yang berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja akuntansi pemerintah. Pada praktiknya pengukuran kinerja instansi pemerintah di Indonesia ternyata masih didominasi oleh faktor regulasi/kebijakan, dimana penyusunan dan pelaporan indikator kinerja dibuat karena adanya peraturan yang mewajibkan instansi pemerintah untuk membuatnya, bukan karena didorong oleh kesadaran akan pentingnya laporan tersebut bagi instansi yang bersangkutan, maka tidak akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau (Good Governance). sehingga memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai daerahnya. Agar tewujudnya optimalisasi pada sumber daya itu maka diperlukannya penyerapan sumber dana dari sektor lain bisa berupa dana CSR (Corporate Social Responsibility). Maka dari itu Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk suatu organisai yaitu Banjarmasin Corporate Social Responsibility bisa disingkat BCSR merupakan sebuah bentuk organisasi atau wadah yang memiliki tanggung jawab kepada para perusahaan, komunitas, pemegang saham, karyawan dan lingkungan yang mencakup aspek operasional perusahaan seperti ekonomi, sosial dan lingkungan.