Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila berisi bagaimana mekanisme penanganan masalah Tuna Susila di Kota Banjarmasin dan juga menjelaskan dalam pelaksanaannya mendapat efektifitas dan kendala penanganan Tuna Susila di Kota Banjarmasin. dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang di peroleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data primer adalah dari hasil wawancara langsung dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pembantu sosial Rumah Singgah Baiman, dan Panti Sosial Bina Wanita Melati. Sedangkan sumber data sekunder adalah dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pertama, Mekanisme Penanganan Wanita Tuna Susila di Kota Banjarmasin dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan tindakan lapangan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam usaha Responsif sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah. Namun terdapat kelemahan pada Peraturan Daerah dalam usaha Preventif dan Rehabilitatif yaitu tidak adanya lembaga dari Pemerintah Kota dalam implementasinya sehingga Panti Sosial Bina Wanita Melati milik Provinsi sebagai pelaksana dengan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai pemberian opsi untuk diberi rehabilitasi. Kedua, Peneliti menemukan Efektifitas dan Kendala dalam pelaksanaan penanganan Tuna Susila. Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan pengemis serta tuna Masih ada kemungkinan Wanita Tuna Susila tersebut kembali melakukan aktivitas tersebut dikarenakan penanganan saat berada di Rumah singgah hanya berupa bimbingan awal dan pemberian surat perjanjian. Panti Sosial Bina Wanita Melati hanya sebagai pemberian opsi kepada Wanita Tuna Susila karena pemerintah kota hanya memiliki rumah singgah dan kebanyakan dari mereka menolak karena Panti Sosial Bina Wanita Melati tidak bersifat paksaan dan melalui tahap seleksi khusus.

Kata Kunci : Tuna Susila, Implementasi, Peraturan Daerah