Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui  termasuk dalam Undang-undang apakah Penipuan yang menggunakan mandiri e-cash tersebut, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Penipuan dengan modus mandiri e-cash dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Penipuan yang menggunakan mandiri e-cash.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, berdasarkan isi pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa penipuan adalah tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Hal tersebut adalah sama dengan tindakan penipuan pembayaran online melalui sarana mandiri e-cash sehingga kedua nya memiliki korelasi yaitu sama-sama dilakukan untuk melakukan kejahatan dengan tipu muslihat. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain.

Kedua, mengenai pertanggungjawaban pidana penipuan pembayaran online melalui sarana mandiri e-cash yang mana memenuhi unsur objektif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan membuat resi atm palsu, sehingga pelaku dapat dikenakan pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.