ABSTRAK

Zikri Fahma, NIM 1620419310015, Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut, dibawah bimbingan Jamaluddin selaku pembimbing I dan M. Riduansyah Syafari selalu pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Tanah Laut dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Tanah Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Tanah Laut belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dengan model implementasi kebijakan Edward III yakni aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal utama yang belum berjalan adalah pada sisi perlindungan bagi pedagang sektor usaha mikro, kecil dan menengah, pelaksananaan pola  kemitraan, jam operasional toko swalayan, jarak lokasi pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat, serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan faktor-faktor penghambat Implementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya sumberdaya yang memadai,  baik sumberdaya manusia maupun anggaran.  Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini adalah implementasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut ditandai dengan berdirinya toko-toko swalayan di Kabupaten Tanah Laut. Dengan semakin berkembangnya toko swalayan di Kabupaten Tanah mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terutama meraka yang berusaha di sekitar toko swalayan tersebut, dimana omzet penjualan para pedagang tersebut menurun. Semua kelompok sasaran haruslah mendapat perhatian dengan prinsip kesamaan dan keadilan.  

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Model.