tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kriteria penetapan status bencana alam nasional sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga untuk mengetahui Formulasi pengaturan penetapan status bencana alam nasional saat terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan, wawancara dan menganalisa data secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, mengenai kriteria penetapan status bencana alam nasionalsebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PTPK yakni jumlah korban, keruguan harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bencana alam belum cukup operasional untuk memandu pemerintah dalam menetapkan status dan tingkatan bencana alam nasional. Kedua, mengenai formulasi pengaturan penetapan status bencana alam nasional saat terjadiny tindak pidana korupsi untuk saat ini berdasarkan atas pertimbangan dari nilai tujuan hukum yang ingin dicapai maka belum bisa tercapai. Karena aturan penetapan status dan tingkatan bencana alam nasional memerlukan adanya ketentuan yang mengatur lebih jelas tentang penetapan status bencana alam. 

Kata Kunci : Memperkaya Diri, UU PTPK, Bencana Alam Nasional