Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Aspek-aspek yang digunakan untuk menemukan konsep ketertiban umum dalam Pasal 1337 KUHPerdata dan untuk mengetahui konsep ketertiban umum yang digunakan oleh Notaris dalam perjanjian yang dibuat dihadapannya.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan, tipe penelitian ini adalah tipe penelitian terhadap kekaburan hukum yang ada dalam Pasal 1337 KUHPerdata.Hasil Penelitian, pertama, Aspek-aspek yang digunakan untuk menemukan konsep ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah aspek hukum perdata internasioanal, hukum pidana, hukum administrasi negara dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konsep Perjanjian yang dikatakan bertentangan dengan ketertiban umum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata adalah perjanjian yang bertentangan dengan KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan isi perjanjian, Kesusilaan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat  baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan diakui masyarakat sebagai hukum yang harus ditaati, serta isi perjanjian yang menimbulkan keresahan, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan didalam masyarakat sehingga membuat Keamanan terganggu.Kedua, Konsep ketertiban umum dalam perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris Indonesia, yaitu apabila notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat (4) kode etik Notaris Indonesia maka notaris dikatakan melanggar ketertiban umum.