Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang telah bertahan selama kurang lebih 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999. Adapun bunyi pasal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7 UUD 1945 setelah perubahan yaitu “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, Pasal 7 UUD 1945 mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) periode dan dalam kurun waktu 10 tahun. Aturan tersebut lahir melalui latar belakang sejarah suram yang pernah dialami bangsa Indonesia, pada masa itu di era pemerintahan Soeharto bangsa Indonesia pernah terjerumus kedalam pemerintahan yang sangat otoriter, dari pembatasan hak-hak rakyat, praktek KKN yang merajalela, hingga kebebasan pers yang dibelenggu. Hal ini dikarenakan kekuasaan hanya terpusat kepada presiden, presiden memegang kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur semua hal, lemahnya fungsi MPR dan lemahnya peraturan yang dapat membatasi kekuasaan seorang presiden. Karena alasan itulah muncul aturan ini. Kedua, Memang pada dasarnya untuk mencegah terulang kembali masa-masa kelam pemerintahan otoriter di era Presiden Soeharto sangat diperlukan suatu instrumen untuk membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden yang begitu besar. Namun di sisi lain, sesuai pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap pasal 7 UUD 1945 tersebut, waktu 10 tahun di rasa tidak cukup untuk membangun sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Apalagi jika Presiden dan Wakil Presiden sangat dicintai oleh rakyatnya, berintegeritas tinggi, dan mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dengan baik dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.