PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSE SEBAGAI AKIBAT PAILIT PERSEROAN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI

oleh :

Muhammad Friadi[1], Djumadi [2], Mulyani Zulaeha[3]

Magister Kenotariatan, UniversitasLambungMangkurat,  103 Halaman

Email : Muhammadfriardi@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Lessie, Pailit, dan Sewa Guna Usaha

Tujuan Penelitian : Untuk menganalisaakibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian sewa guna usaha dan untuk menganalisaperlindungan hukum terhadap lessee sebagai akibat pailitnya Perseroan yang melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Hasil Penelitian : Hasil Penelitian : Pertama : perjanjian tersebut tetap harus dilaksanakan sampai akhir perjanjian. Namun objek sewa guna usaha tersebut menjadi harta pailit dan sisa pembayaran yang sudah masuk di lessor akan dihitung menjadi piutang lessee. Dan lessee untuk mendapatkan haknya tersebut mengajukan diri kepada kurator untuk ditetapkan sebagai kreditur konkuren. Kedua :Aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup melindungi lessee apabila lessor pailit saat melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Untuk itu seharusnya aturan Undang-Undang Kepailitan dan Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor atau lessor dapat melanjutkan usahanya dalam pengawasan kurator, yang mana kelangsungan usaha itu dimungkinkan dapat meningkatkan harta pailit, terciptanya restrukturisasi hutang, maupun pelunasan atas hutang-hutangnya. Perlindungan yang diberikan aturan tersebut hanya sebatas agar harta debitor atau lessor tidak terlalu cepat dimasukkan dalam harta pailit sehingga lessee dapat melanjutkan pekerjaan atau usahanya sambil membuat perencanaan baru terkait kelanjutan usaha sebagai akibat pailitnya lessor.