Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya kekaburan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Maka permasalahan utama dalam penelitian ini mengenai tugas tindak lanjut penyidik dalam isi Perkap.
Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis sesuatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, litelatur-letelatur dan bahan-bahan refrensi lainnya yang berhubungan dengan SP2HP oleh Penyidik. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analisis, yaitu dilakukan untuk memberikan data yang diteliti tentang kedudukan SP2HP dalam Perspektif HAM.
Menurut hasil penelitian Skripsi ini adalah: Pertama, Kedudukan SP2HPdalam perspektif HAM mengiringi setiap langkah penyidik dalam penyidikan sampai dengan perkara P21 ataupun perkara itu dihentikan dengan ditandai keluarnya SP3. Ketika sang pelapor datang ke Kepolisian melaporkan kasus yang dialami maka pelapor mendapatkan SP2HP dan penyidik mendapatkan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelapor dengan kata lain SP2HP kedudukannya sebagai alat monitoring yang patut diketahui oleh pelapor, terlapor/terangka, dan PU demi terciptanya asas transparansi dan akutanbilitas yang dianut didalam hukum acara pidana di Indonesia. Kedua, Akibat dari kedudukan SP2HP dalam HAM pelapor merasa kekurangan karena tidak mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci : SP2HP dan HAM