ABSTRAK

Lusi Endarti, D1A115011, 2020. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla). Dibawah Bimbingan Bapak Suriadi Sutiyo.

            Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang terjadi setiap tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. untuk menanggulanginya dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0166 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Koordinasi SKPD Dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan, BPBD dalam menanggulangi bencana tidak sendirian melainkan berkoordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi dilakukan dari semua tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun di dalam penelitian ini hanya terfokus pada tahap pra bencana karena merupakan tahap pertama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahap pra bencana. 2) Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan tahap pra bencana.

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Dengan teknik analisis data antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalsel pada tahapan pra bencana yang lebih spesifik dilaksanakan oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan BPBD Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan 4 kegiatan di tahap pra bencana kebakaran hutan dan lahan. Kendala yang dihadapi terbatasnya sumber daya manusia di BPBD Kab/kota dalam melakukan pendataan di daerah rawan kebakaran, tidak terjangkaunya himbauan dilarang membakar hutan dan lahan kepada perusahaan, serta kendala sarana dan prasarana seperti truk tangki air. Kendala tersebut dapat diminimalisir dengan menambah sumber daya manusia di BPBD kab/kota, melakukan sosialisasi kepada koorporasi dengan menggandeng kepolisian, serta menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang dirasa kurang.

Kata Kunci : Koordinasi BPBD, Kebakaran Hutan, Penanggulangan Bencana