ABSTRACT 

Pertambangan batubara terbuka  memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dan  pajak, baik pemerintah Kabupaten dan Kota, Propinsi dan pemerintah pusat berupa royalty, penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang dan mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat sekitar tambang. Pertambangan batubara terbuka disamping memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, juga memberikan sumbangan dampak yang besar terhadap kerusakan : (a) linkungan  fisik seperti tanah, air dan udara; (b) lingkungan biologi seperti hilangnya berbagai jenis flora dan fauna; (c) lingkungan sosial seperti berubahnya tatanan adat istiadat, migrasi penduduk, konflik sosial dan persepsi masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan pascatambang batubara terbuka adalah : (a)  kondisi saat ini pengelolaan pascatambang dilihat dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial  masih belum memenuhi kriteria keberhasilan yang  telah ditetapkan; (b) Pengelolaan pascatambang batubara Kabupaten Banjar yang dilakukan tidak memperhatikan kriteria keberhasilan dipastikan status keberlanjutannya kurang; (c) hasil korsupgah KPK RI sejak 2013 dan 2014, komitmen perusahaan terhadap tata kelola pertambangan yang baik dan benar Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Banjar masih rendah; (d) faktor kunci keberhasil pengelolaan pascatambang tidak dapat memberikan dampak perbaikan terhadap pengelolaan pascatambang batubara jika tidak dilakukan perbaikan terhadap kunci tersebut dengan arahan kebijakan yang benar; (e) pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pembangunan pertambangan harus berkelanjutan setidaknya berkelanjutan ekologi, ekonomi dan sosial, sementara model analisis keberlanjutan pengelolaan pascatambang batubara belum tersedia.

Keberhasilan pengelolaan pascatambang batubara berkelanjutan yang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial, ditentukan oleh : (a) kinerja lingkungan, program pengembangan ekonomi masyarakat sekitar tambang dan kinerja program sosial yang dilakukan pada saat tambang masih operasi; (b) komitmen manajemen perusahaan terhadap pengelolaan pascatambang berkelanjutan; (c) strategi pengelolaan pascatambang batubara yang diterapkan; (d) peringkat piagam penghargaan yang diterima perusahaan seperti Proper, Audit Lingkungan dan Adudit SMK3.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Pebruari sampai September 2018, di wilayah lahan pascatambang PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Putra Bara Mitra, meliputi 2 wilayah administrasi di Kecamatan Pengaron dan Kecamatan sambung Makmur dan 4  wilayah administrasi Desa Batang Banyu, Sungai Baru, Mangkauk dan Lumpangi sebagai responden sosial ekonomi, 30 titik sampel tanah dan 5 titik sampel air lubang tambang.  Tujuan penelitian meliputi ; tujuan umum adalah merumuskan model pengelolaan pascatambang batubara keberlanjutan, sedangkan tujuan spesifik adalah 1) menganalisis kondisi saat ini (existing codition) pengelolaan pascatambang batubara, 2)menganalisis tingkat keberlanjutan  pengelolaan pelaksanaan pascatambang batubara, 3)menganalisis komitmen perusahaan pertambangan batubara PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Putra Bara Mitra terhadap pelaksanaan penambangan yang baik dan benar (good mining practice) dan dampak kebijakan Undang-Undang 23 Tahun 2014; 4)menganalisis faktor kunci keberhasilan pengelolaan pascatambang batubara PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Putra Bara Mitra; 5)merumuskan model kebijakan dan strategi pengelolaan pascatambang Batubara berkelanjutan PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Putra Bara Mitra di Kabupaten Banjar.

Untuk menjawab dari 5 tujuan penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, uji laboratoriun tanah dan air, MDS (Rap-SPCM), Leverage, Monte Carlo, prosfektif, SWOT dan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Hasil penelitian diperoleh,  1) kondisi eksisting, morfologi, tingkat erosi, kesuburan, kemampuan lahan, keberhasilan reklamasi dan revegetasi, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar tambang dan program sosial belum memenuhi kriteria keberhasilan; 2) tingkat keberlanjutan pengelolaan pascatambang batubara saat ini  tergolong kurang berkelanjutan dengan indeks 47,66 % meliputi; indeks keberlanjutan dimensi ekologi (49,17 %), dimensi ekonomi (44,29 %), dimensi sosial (47,59 %);  3). Komitmen manajemen perusahan tambang terhadap good mining practice masih rendah dan terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 berimplikasi negatif terhadap pengelolaan lingkungan tambang;  4) faktor kunci keberhasilan pengelolaan pascatambang terdiri dari faktor kunci utama, faktor kunci leverage, faktor kunci multi dimensi;  5) model kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pascatambang Batubara berkelanjutan  berbasis stakeholder dan faktor kunci utama (Konflik sosial, kesuburan tanah, adat istiadat & kebiasaan masyarakat,  transformasi lahan berniali ekonomi, sex rasio, material PAF dan NAF) dengan mempertimbangkan  nilai hasil Rapid appraisal of Sustainability Post Coal Mining (Rap-SPCM).

 Empat strategi utama yang terpilih hasil  Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk melaksanakan pengelolaan pascatambang batubara berkelanjutan untuk metode tambang terbuka pada areal penggunaan lain (APL). Yaitu, (a) peningkatan kemampuan dan integritas tim evaluator dokumen rencana pascatambang; (b) peningkatan kualitas dokumen rencana pascatambang (DRPT); (c) peningkatan komitmen perusahaan dalam menyediakan alokasi anggaran rencana pascatambang yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM; (d) peningkatan kompetensi tim pelaksana rencana pascatambang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dapat dilakukan pengukuran peringkat status keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial pengelolaan pascatambang batubara metode tambang terbuka pada areal penggunaan lain (APL) yang dilakukan oleh perusahaan dengan model MDS (Rap-SPCM).

Kata Kunci : Pascatambang batubara, indeks keberlanjutan, atribut  pengungkit,MDS.