ABSTRAK

Nike Purnamawati, 1720421320021, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Tentang Surat Keterangan Tinggal Sementara). Dibawah bimbingan Jamaluddin selaku dosen pembimbing I dan Siswanto Rawali selaku dosen pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota banjarmasin (studi kasus tentang surat keterangan tinggal sementara).

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Marille S. Grindle Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Validiyas data yang digunakan dengan teknik uji kredibilitas data menggunakan triangulasi untuk mengujinya.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota banjarmasin (studi kasus tentang surat keterangan tinggal sementara) belum maksimal dilaksanakan. Dilihat dari kedua faktor menurut Marille S. Grindle, faktor Content Of Policy (Isi Kebijakan), Karena dari keenam indikator hanya satu yang berhasil dilaksanakan yaitu indikator Program Implementer (Pelaksana Kebijakan). Sedangkan indikator lainnya tidak berjalan karena pelaksana kebijakan yang kurang mengetahui siapa saja lembaga yang terlibat, masih ada masyarkat yang tidak mengetahui perda tersebut sehingga tidak dapat merasakan manfaatnya, bagaimana letak pengambilan keputusannya. Kemudian Faktor Context Of implementation (lingkungan Implementasi) ketiga indikator belum berhasil dilaksanakan. Penyebabnya seperti, kurangnya sosialisasi dan arahan dari Dinas terkait sehingga masyarakat tidak mengetahui perda tersebut, tidak mengetahui strategi yang akan dilakukan, masih ada masyrakat yang diminta dana sukarela dan tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang dimiliki setiap instansi.

Disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memberikan informasi dan pertemuan kepada pelaksana kebijakan lainnya dan dalam memberikan pelayanan SKTS seharusnya sudah terdapat tugas pokok dan fungsi. Kepada Kelurahan Sungai Miai agar meningkatkan pelayanan dan mengadakan sosialisasi kepada penduduk pendatang yang tinggal sementara. Kepada Ketua RT agar memiliki tugas pokok dan fungsi (Topuksi) dan perlu mendata dan memberikan informasi kepada penduduk pendatang. Kepada penduduk pendatang agar melaporkan diri kepada RT dan bertanya kewajibannya.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Surat Keterangan Tinggal Sementara.