DIGITAL LIBRARY



JUDUL:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
PENGARANG:SAKTIA WIRAWAN
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2020-04-14


ABSTRAK

 

SAKTIA WIRAWAN, D1B115037, 2019 “Implementasi Kebijakan E-Government Di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin”. Di bawah bimbingan H. Saifudin selaku pembimbing I dan Gazali Rahman pembimbing II.

 Penelitian memiliki tujuan agar mengetahui Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan kulitatif dengan tipe deskriptif. Teori pada penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan berdasarkan George C. Edward III dalam buku H. Ismail Nawawi yang mempunyai empat faktor, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sumber informan kunci adalah Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi Informastika dan Statistik Kota Banjarmasin. Pengguna layanan e-Government, lalu data yand didapatkan dengan observasi, dokumentasi, dan juga wawancara yang nantinya menghasilkan dengan dianalisis kulaitatif berdasarkan Miles dan Huberman.

 Hasil yang ditunjukkan mengenai Implementasi Kebijakan tentang e-Government di Lingkungan dinas komunikasi informatika dan statitk kota banjarmasin kurang optimal. Terlihat dari faktor komunikasi cukup banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga masyarakat yang belum mengetahui secara utuh  tentang e-Government dan layanan-layanannya. Pada faktor sumber daya  dilihat dari staf atau pegawai yang kurang memadai dari segi jumlah dalam berbagai ahli yang dibutuhkan. Disposisi dalam penyelenggaraan e-Government yang terlihat dari lambatnya respon dalam pelayanan yang ada. Pada faktor birokrasi harus berjalan sesuai pada mestinya, tetapi dalam kordinasi antar instansi kurang hingga membuat kebijakan yang seharunya berjalan sesuai peraturan menjadi berjalan tidak optimal.

 Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin perlu meningkatkan pelayanan dalam menjalankan program e-Government supaya program ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin perlu menambah 1 aparatur dalam ahli Desain Grafis, 3 aparatur dalam ahli Multimedia, dan 1 orang dalam ahli Analis untuk memudahkan berjalannya program e-Government.

 

Kata Kunci : Implementasi, e-Government

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI